Komunikasi lewat telepon genggam dan aplikasi membuat kehidupan sehari-hari semakin mudah, tetapi juga meninggalkan jejak digital yang rentan disalahgunakan. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah penyadapan ilegal: tindakan mengakses, merekam, atau memantau komunikasi seseorang tanpa hak dan dasar hukum yang sah.
Masalah ini bukan semata urusan kecanggihan teknologi. Ketika percakapan pribadi diakses tanpa izin, yang dipertaruhkan juga kehormatan, keadilan, dan martabat manusia. Niat untuk mencari kebenaran atau mengawasi seseorang tidak otomatis membenarkan cara yang melanggar hak orang lain.
Persoalan privasi digital tersebut dapat dilihat melalui perspektif pendidikan Islam. Ajaran Islam menempatkan penghormatan terhadap sesama sebagai bagian penting dari kehidupan bermasyarakat, termasuk menghargai ruang pribadi yang tidak seharusnya dibuka tanpa alasan dan kewenangan yang sah.
Larangan mencari-cari kesalahan di ruang digital
Al-Qur’an secara tegas mengingatkan agar manusia tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam Surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Swt. berfirman, “Wa la tajassasu wa la yaghtab ba’dukum ba’da.” Artinya, “Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain.”
Larangan tajassus itu menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan kehidupan pribadi. Dalam konteks digital, pesannya relevan untuk tindakan seperti menyadap telepon, membuka pesan pribadi tanpa izin, merekam percakapan secara melawan hukum, atau menyebarkan informasi pribadi tanpa dasar yang sah.
Rasulullah saw. juga mengingatkan umatnya agar menjauhi prasangka dan tindakan memata-matai. “Iyyakum wazh-zhanna fa inna zh-zhanna akdzabul-hadits, wa la tajassasu,” demikian sabda beliau. Artinya, “Jauhilah prasangka, karena prasangka adalah perkataan yang paling dusta. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Pesan tersebut menunjukkan bahwa kecurigaan yang tidak terkendali dapat mendorong seseorang melanggar privasi orang lain. Merasa curiga atau ingin mengetahui isi komunikasi seseorang bukan dengan sendirinya alasan yang memberi hak untuk mengaksesnya.
Membedakan pengawasan sah dan penyadapan ilegal
Menjaga privasi bukan berarti menutup ruang bagi penegakan hukum. Dalam kondisi tertentu, aparat berwenang dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum. Namun, tindakan itu harus dilakukan berdasarkan kewenangan serta memenuhi persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku.
Batas tersebut penting agar istilah kepentingan bersama tidak dipakai sebagai pembenaran untuk bertindak sewenang-wenang. Pengawasan yang sah berbeda dari tindakan seseorang yang menyadap komunikasi hanya karena penasaran, curiga, atau ingin memperoleh keuntungan.
Risikonya bertambah ketika informasi hasil penyadapan digunakan untuk mengancam, mempermalukan, memeras, atau menyebarkan data pribadi. Dalam keadaan seperti itu, penyalahgunaan teknologi tidak hanya merampas ruang pribadi seseorang, tetapi juga dapat merusak kehormatannya.
Karena itu, perlu ada pembedaan jelas antara hak untuk mengetahui dan kewajiban menghormati privasi. Tidak semua informasi harus diketahui, dan tidak setiap percakapan boleh diakses. Rahasia pribadi seseorang juga tidak otomatis menjadi milik publik yang bebas dibongkar.
Kemajuan teknologi perlu diimbangi tanggung jawab
Kemampuan mengakses informasi tidak sama dengan hak untuk menggunakannya. Teknologi yang semakin canggih justru menuntut penggunanya memiliki kesadaran moral yang kuat, selain mematuhi hukum dan prosedur yang berlaku.
Privasi merupakan bagian dari martabat manusia. Setiap orang memerlukan ruang pribadi untuk berkomunikasi, berpikir, dan menjalani kehidupan. Merampas ruang tersebut tanpa hak berarti mengabaikan penghormatan terhadap sesama, bukan sekadar melanggar aturan teknis.
Dalam kerangka pendidikan Islam, nilai-nilai agama dapat menjadi pengendali moral ketika teknologi membuka akses yang semakin luas terhadap informasi pribadi. Pesannya bukan menolak kemajuan, melainkan memastikan bahwa kemampuan baru tidak digunakan untuk mengintai atau merugikan orang lain.
Tantangan ke depan adalah membangun kebiasaan digital yang menghormati batas pribadi sekaligus memahami bahwa pengawasan hukum harus berjalan melalui prosedur yang dibenarkan. Di tengah teknologi yang terus berkembang, kehati-hatian dan tanggung jawab setiap pengguna menjadi bagian penting dari upaya menjaga privasi dan martabat manusia.
