Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong ditetapkan sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Penetapan dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan disetujui peserta rapat.
Pembentukan panja menjadi langkah Komisi II untuk membahas materi RUU Pemilu secara lebih mendalam dan terarah. Komisi II sebelumnya menyepakati pembentukan panja dalam rapat internal pada 29 September 2026.
Panja RUU Pemilu mulai bekerja menyusun materi
Dalam rapat penetapan, Dasco meminta persetujuan peserta untuk mengangkat Bahtra sebagai ketua panja. Ia merujuk Pasal 158 ayat (3) Peraturan DPR tentang Tata Tertib sebagai dasar penetapan tersebut. Peserta rapat menyatakan setuju.
Rapat itu juga dihadiri Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Sari Yuliati. Sementara itu, perwakilan delapan fraksi disebut hadir dalam rapat internal panja yang menetapkan Bahtra.
Dasco menjelaskan, panja dibutuhkan sebagai perangkat kerja Komisi II dalam menjalankan fungsi legislasi, khususnya penyusunan RUU Pemilu. Dengan adanya panja, pembahasan substansi diharapkan berlangsung lebih terfokus dan setiap materi muatan rancangan undang-undang dapat ditelaah secara cermat.
Menurut Dasco, pembahasan perlu mempertimbangkan kepentingan demokrasi, kedaulatan rakyat, kepastian hukum, serta prinsip penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ia menyebut pembentukan panja juga dimaksudkan untuk memperlancar proses penyusunan RUU.
Komisi II menargetkan pembahasan terbuka
Komisi II, kata Dasco, berkomitmen menjalankan amanat Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2026 melalui penyusunan RUU Pemilu. Ia berharap prosesnya berjalan terbuka, partisipatif, dan transparan, sekaligus mengarah pada penguatan kualitas demokrasi di Indonesia.
Panja akan menjadi ruang kerja untuk membahas substansi rancangan tersebut sebelum proses legislasi berlanjut. Dasco mengatakan pimpinan dan anggota panja akan bersama-sama menjalankan fungsi legislasi DPR dalam menyusun kerangka hukum pemilu yang responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan demokrasi.
Penetapan Bahtra juga menandai perubahan dari susunan awal kepemimpinan panja. Sebelum Bahtra ditetapkan, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda sempat memegang posisi Ketua Panja RUU Pemilu.
Rifqinizamy menjelaskan, posisi itu dijalankannya secara ex officio pada tahap awal pembentukan panja. Menurut dia, penunjukan tersebut diperlukan untuk memenuhi administrasi formal dan menjalankan sejumlah agenda awal.
“Pada saat dibentuk, itu kan harus ada Ketua Panja dan pimpinan Panja, maka secara ex officio sebagai Ketua Komisi II DPR RI saya harus mengambil posisi itu,” kata Rifqinizamy.
Profil Bahtra Banong dan agenda legislasi
Bahtra Banong lahir pada 1983 di Doping, Sulawesi Selatan. Ia pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), serta dikenal sebagai juru bicara Partai Gerindra.
Di DPR, Bahtra merupakan anggota dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara. Selain menjabat Wakil Ketua Komisi II, ia juga menjadi anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Dengan penetapan ketua, panja kini memiliki pimpinan untuk mengoordinasikan pembahasan RUU Pemilu. Namun, substansi rancangan masih harus dikaji dalam proses legislasi. Komisi II menyatakan pembahasan diharapkan melibatkan partisipasi dan berlangsung transparan, sehingga rumusan aturan pemilu dapat diuji melalui pembahasan yang cermat.
Agenda panja selanjutnya akan menentukan bagaimana berbagai materi dalam RUU itu dibahas. Komitmen terhadap keterbukaan dan partisipasi, sebagaimana disampaikan Dasco, menjadi salah satu hal yang akan diperhatikan publik selama proses penyusunan berlangsung.
