Mentan Ancam Distributor Beras Nakal dengan Penjara 7 Tahun

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengancam produsen dan distributor beras yang terbukti memainkan harga dengan pidana hingga tujuh tahun penjara. Ia menegaskan penindakan harus menyasar pelaku usaha besar, bukan pedagang kecil di pasar, saat memantau penyaluran bantuan pangan di Pasar Segiri, Samarinda, Senin (16/11/2026).

Amran mengatakan praktik permainan harga beras masih menjadi perhatian pemerintah. Ia meminta Satuan Tugas Pangan tidak mengganggu masyarakat kecil dan mengarahkan pengawasan kepada produsen serta distributor yang diduga melakukan pelanggaran.

“Kami minta Satgas Pangan jangan mengganggu masyarakat kecil. Itu perintah Bapak Presiden. Karena yang melakukan adalah level produsen dan distributor. Kalau itu tidak ada ampun,” kata Amran.

Penindakan beras diarahkan ke produsen dan distributor

Amran menjelaskan, ketentuan mengenai denda dan pidana yang disampaikan pemerintah berlaku bagi pihak yang mempermainkan harga, terutama produsen dan distributor di tingkat atas. Menurut dia, pedagang kecil yang menjual barang di pasar bukan sasaran penindakan yang dimaksud.

Ia meminta agar penjelasan mengenai kebijakan itu tidak dipelintir hingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang. Pemerintah, kata Amran, tidak ingin pelaksanaan pengawasan justru membebani masyarakat kecil yang bukan pelaku utama dalam rantai distribusi.

“Perlu kami sampaikan masalah beras ini perlu klarifikasi. Kami sebagai Menteri Pertanian juga Kepala Bapanas. Kami sudah sampaikan kepada Deputi bidang stabilisasi harga bahwa ada edaran yang dia keluarkan itu yang dimaksud mendapatkan denda dan penjara. Itu bagi yang mempermainkan harga dan berlaku untuk distributor dan produsen khusus level atas, bukan yang di pasar-pasar, jangan diprovokasi,” ujarnya.

Untuk menggambarkan dugaan ketimpangan harga, Amran menyebut beras yang menurutnya seharusnya dijual sekitar Rp 13.500 dapat dipasarkan dengan harga hingga Rp 56 ribu. Ia juga menyinggung produk beras fortifikasi yang diklaim mengandung vitamin B12, tetapi kandungan yang dicantumkan dalam klaim tersebut disebut tidak sesuai dengan temuan.

Amran pertanyakan perubahan besaran denda

Dalam keterangannya, Amran menyebut ancaman pidana bagi pelanggar dapat mencapai tujuh tahun penjara. Namun, ia mempertanyakan perubahan besaran denda yang berlaku. Menurut dia, nominal denda yang sebelumnya disebut Rp 150 miliar kini tercantum sebesar Rp 1,5 miliar.

“Ancamannya 7 tahun benar. Kalau dulu undang-undangnya itu tulis Rp 150.000.000.000 dendanya. Saya tidak tahu kenapa berubah menjadi Rp 1.500.000.000, tapi itu regulasi yang ada. Kita ikut saja,” kata Amran.

Ia tidak menjelaskan lebih jauh penyebab perubahan nominal tersebut. Amran menyatakan pemerintah akan mengikuti ketentuan yang berlaku sembari menindak pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan harga.

Amran menilai klaim kandungan vitamin yang tidak sesuai dapat merugikan konsumen, terutama jika produk dijual jauh lebih mahal daripada harga pembanding. Ia menyebut beras tersebut dipasarkan dengan harga Rp 40 ribu hingga Rp 56 ribu, sementara harga beras pembanding yang ia sampaikan sekitar Rp 13.500.

“Yang dianggap punya vitamin B12, padahal tidak ada. Dijual mahal Rp 56.000, dijual Rp 40.000. Harusnya harganya Rp 13.500. Jadi, yang ditipu adalah masyarakat. Dan itu enggak boleh,” ujarnya.

Pemerintah menyebut 13 tersangka dalam tiga pekan

Amran mengatakan pemerintah telah menetapkan 13 tersangka dalam perkara dugaan pelanggaran beras selama tiga pekan terakhir. Ia menegaskan penindakan akan berlanjut terhadap produsen dan distributor besar yang terbukti melakukan pelanggaran.

Pernyataan tersebut disampaikan di sela pemantauan bantuan pangan di Samarinda. Pemerintah menyiapkan bantuan bagi 33,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026.

“Hari ini kami datang memantau langsung di Kalimantan Timur terkait pembagian bantuan pangan. Bantuan pangan ini akan diberikan kepada 33,2 juta penerima manfaat seluruh Indonesia untuk bulan Oktober, November, dan Desember,” tutur Amran.

Penegasan soal sasaran penindakan menjadi penting agar pengawasan harga tidak disalahpahami oleh pedagang kecil. Pemerintah menyatakan fokusnya adalah pelaku usaha besar yang terbukti memainkan harga atau menyampaikan klaim produk yang tidak sesuai. Kejelasan pelaksanaan aturan dan pengawasan di lapangan akan menentukan apakah konsumen terlindungi tanpa menambah beban bagi pedagang pasar.

Wacanapublik