Amran: Sanksi Pangan Menyasar Produsen dan Distributor Besar

Amran menegaskan produsen dan distributor besar yang terbukti mempermainkan harga pangan menjadi sasaran sanksi, bukan pedagang kecil. Penegasan itu disampaikan saat memantau penyaluran bantuan pangan beras di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (16/11).

Menurut Amran, pengawasan dan penindakan harus diarahkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan tata niaga. Pemerintah, kata dia, tidak sedang berupaya menekan pedagang kecil, melainkan menindak pelaku usaha besar yang melakukan praktik curang dan merugikan masyarakat.

“Ketentuan denda dan penjara itu bagi yang mempermainkan harga. Dan itu berlaku untuk distributor dan produsen khusus yang level atas,” ujar Amran. Ia menegaskan pelaku dari kalangan produsen maupun distributor besar akan ditindak jika terbukti melanggar.

Pengawasan diarahkan ke pelaku utama rantai pasok

Amran menilai manipulasi harga tidak bisa dibiarkan karena berpotensi merusak tata niaga pangan. Praktik semacam itu juga dapat mengganggu stabilitas harga dan pada akhirnya membebani masyarakat sebagai konsumen.

Karena itu, pemerintah terus melakukan pengawasan dengan mengidentifikasi pihak-pihak yang menjadi pelaku utama di sepanjang rantai pasok. Penindakan, menurut Amran, perlu dilakukan secara tepat agar pihak yang tidak bertanggung jawab tidak menjadi sasaran.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dipolitisasi atau dipahami sebagai upaya menekan pedagang kecil. Fokus penegakan aturan, kata dia, adalah produsen dan distributor besar yang melakukan pelanggaran. Pedagang kecil tidak boleh ikut diganggu dalam proses pengawasan itu.

“Jangan dipolitisasi. Ini khusus untuk distributor besar dan produsen besar yang mempermainkan harga. Pedagang kecil jangan diganggu,” kata Amran. Ia menambahkan, pelaku besar yang terbukti melakukan pelanggaran harus ditindak tegas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Klaim kandungan beras fortifikasi ikut disorot

Pengawasan yang disoroti Amran tidak hanya berkaitan dengan harga. Ia turut menyinggung dugaan kecurangan pada produk beras fortifikasi yang dipasarkan dengan klaim mengandung vitamin B12, tetapi hasil pemeriksaan menunjukkan kandungan tersebut tidak ada.

Menurut Amran, klaim yang tidak sesuai dengan kondisi produk merupakan bentuk penyesatan informasi. Konsumen dapat dirugikan karena membeli produk dengan harga mahal berdasarkan kepercayaan terhadap keterangan kandungan yang dicantumkan.

“Beras diklaim memiliki kandungan vitamin B12, padahal ternyata tidak ada. Masyarakat membeli dengan harga mahal karena percaya pada klaim tersebut. Yang ditipu adalah masyarakat,” ujarnya. Ia menegaskan praktik semacam itu tidak boleh terjadi.

Kasus tersebut, menurut Amran, memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap produsen dan distributor perlu mencakup kebenaran informasi mutu serta kandungan pangan, bukan hanya kepatuhan terhadap harga. Informasi produk menjadi bagian penting karena konsumen menggunakannya sebagai dasar untuk menentukan pilihan dan membayar harga yang ditawarkan.

Amran sebut 13 tersangka dalam perkara beras

Amran mengungkapkan, dalam kurun waktu sekitar tiga minggu telah ada 13 tersangka dalam penanganan perkara terkait beras fortifikasi. Ia menyebut perkembangan itu sebagai bagian dari upaya pemerintah bersama aparat penegak hukum untuk mengungkap praktik kecurangan pangan dan menindak pihak yang bertanggung jawab.

Ia menegaskan produsen maupun distributor besar yang terbukti terlibat dalam manipulasi harga atau kecurangan informasi produk harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pernyataannya, Amran menyebut sanksi denda dan penjara bagi pihak yang mempermainkan harga, tetapi tidak merinci besaran hukuman ataupun identitas pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penegasan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas pangan, melindungi daya beli masyarakat, serta memastikan perdagangan berlangsung secara sehat dan berkeadilan. Pemerintah kini menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaku usaha besar, sementara batas antara penindakan dan perlindungan bagi pedagang kecil tetap menjadi pesan utama Amran.

Ke depan, efektivitas kebijakan tersebut akan bergantung pada kemampuan pengawasan mengungkap pelanggaran di rantai pasok dan memastikan penindakan menyasar pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Bagi konsumen, keterbukaan informasi produk juga penting agar pilihan pangan tidak dibentuk oleh klaim yang menyesatkan.

Wacanapublik