Kementerian Keuangan merancang pembayaran uang pensiun langsung dari rekening Kas Umum Negara ke rekening pribadi penerima mulai 2027. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan skema ini akan menjadi bagian dari modernisasi sistem perbendaharaan negara melalui mekanisme Government-to-People (G2P) Payment.
Dengan skema tersebut, dana pensiun diharapkan dapat diterima secara lebih tepat waktu dan tepat jumlah. Pemerintah juga perlu memastikan data penerima akurat serta mutakhir sebelum pembayaran langsung diterapkan.
Suahasil menyampaikan rencana itu dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 9 Oktober. Ia menjelaskan pembayaran langsung dari pemerintah kepada penerima merupakan pengembangan sistem perbendaharaan yang kini dinilai semakin mampu menjangkau masyarakat tanpa perantara.
“Pensiunan kita sekarang idealnya juga menurut saya dan kita akan desain untuk masukkin 2027 menerima uang pensiunnya langsung di rekeningnya,” kata Suahasil.
Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah masih menyiapkan desain mekanisme untuk pensiunan. Dengan demikian, rencana mulai 2027 itu bergantung pada kesiapan sistem dan ketepatan data penerima, bukan sekadar perubahan cara pencairan.
Pembayaran langsung diperluas ke pensiunan
Menurut Suahasil, mekanisme transfer langsung ke rekening telah digunakan untuk sejumlah kelompok, antara lain pegawai negeri sipil, anggota TNI dan Polri, serta penerima tunjangan profesi guru. Cara serupa juga mulai diterapkan dalam penyaluran bantuan sosial.
Pemerintah ingin memperluas pola tersebut agar semakin banyak warga menerima haknya langsung melalui rekening bank pribadi. Untuk pensiunan, perubahan ini berarti pembayaran yang sebelumnya disalurkan melalui mekanisme perantara direncanakan masuk ke rekening masing-masing penerima.
Suahasil menyebut, pemindahan pembayaran pensiun ke rekening pribadi perlu didukung informasi penerima yang benar dan sesuai keadaan terkini. Identitas serta data pensiunan menjadi unsur penting agar dana dapat disalurkan kepada orang yang berhak.
“Yang penting datanya, data pensiunannya yang penting itu data yang benar, data yang up to date, data yang paling mutakhir dan kita transfer langsung dari rekening Kas Umum Negara,” ujarnya.
Penekanan pada pemutakhiran data menjadi salah satu pekerjaan sebelum rencana itu dijalankan. Pemerintah perlu memastikan informasi penerima tidak keliru atau tertinggal dari kondisi terbaru agar pembayaran dapat dilakukan secara tepat sasaran.
G2P Payment dan inklusi keuangan
G2P Payment merupakan mekanisme pembayaran dari pemerintah langsung kepada individu. Suahasil menilai perkembangan teknologi dan kemampuan sistem perbendaharaan saat ini membuka peluang untuk memperluas metode tersebut, berbeda dengan kondisi puluhan tahun lalu ketika pembayaran langsung seperti ini belum dapat dilakukan.
Perluasan transfer ke rekening juga sejalan dengan tujuan pemerintah meningkatkan inklusi keuangan. Dalam penyaluran perlindungan sosial, pemerintah berupaya membukakan rekening bagi penerima agar bantuan dapat diterima melalui layanan perbankan.
Menurut Suahasil, pembayaran langsung diharapkan membuat proses penyaluran belanja negara lebih efisien dan sederhana. Mekanisme itu juga dapat mengurangi ketergantungan pada penyaluran melalui kantor pos, meski pemerintah tetap perlu memastikan akses penerima terhadap rekening dan data mereka siap digunakan.
Rencana pembayaran pensiun langsung ke rekening pada 2027 menjadi bagian dari perubahan yang lebih luas dalam tata kelola penyaluran dana pemerintah. Tahap berikutnya adalah memastikan rancangan sistem dan pembaruan data berjalan baik, sehingga ketika diterapkan, pensiunan dapat menerima haknya secara langsung dan tepat.
