MUI Kota Bandung Diminta Hadapi Tantangan Perkotaan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung periode 2026–2031 resmi dikukuhkan di Pendopo Kota Bandung, Sabtu (10/10/2026). Kepengurusan yang dipimpin Dr. KH. Asep Ahmad Fathurrohman, Lc., M.Ag., mendapat amanah untuk memperkuat kehidupan keagamaan sekaligus terlibat menjawab persoalan masyarakat perkotaan.

Dalam pelantikan itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menekankan perlunya kerja bersama antara ulama dan umara atau pemerintah. Kolaborasi tersebut, menurut dia, perlu hadir dalam kegiatan yang dekat dengan kehidupan warga, termasuk menguatkan fungsi masjid dan mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah di lingkungan rukun warga.

Pesan itu menempatkan MUI bukan hanya sebagai organisasi yang mengurus urusan internal keagamaan. Kepengurusan baru juga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dan pembimbing masyarakat, dengan program yang menjawab kebutuhan nyata Kota Bandung.

Kepengurusan baru MUI Kota Bandung

Pelantikan pengurus masa khidmat 2026–2031 didasarkan pada dua surat keputusan. Pertama, SK Dewan Pimpinan MUI Provinsi Jawa Barat Nomor Kep-598/DP.P-XII/IX/2026 tertanggal 17 September 2026. Kedua, SK Dewan Pimpinan Harian MUI Kota Bandung Nomor Kep-002/DP-XII-KB/X/2026 tertanggal 8 Oktober 2026.

Surat keputusan tersebut dibacakan Sekretaris Umum MUI Jawa Barat, Drs. KH. Jamjam Erawan, M.Ap. Dalam susunan pengurus, Prof. Dr. KH. Miftah Farid dipercaya menjadi Ketua Dewan Pertimbangan. Adapun jabatan Sekretaris Umum diemban Prof. Mohammad Taufiq Rahman, M.A., Ph.D., sementara Bendahara Umum dijabat Prof. Dr. H. A. Hasan Ridwan, M.Ag.

Ketua Umum, Asep Ahmad Fathurrohman, merupakan dosen Program Studi S2 Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Taufiq Rahman tercatat sebagai Ketua Program Studi S2 Studi Agama-Agama, sedangkan Hasan Ridwan merupakan Ketua Program Studi S3 Hukum Islam.

Struktur kepengurusan mencakup 21 komisi dan lima lembaga. Bidang yang disebutkan antara lain Komisi Fatwa, Komisi Dakwah, Komisi Pendidikan, Komisi Ekonomi Syariah, Lembaga Seni Kreatif, dan Lembaga Penanggulangan Bencana.

Ragam bidang tersebut memberi ruang bagi MUI untuk menangani isu keumatan melalui kerja yang lebih terarah. Namun, banyaknya komisi dan lembaga juga menuntut koordinasi serta pembagian tanggung jawab yang jelas. Ukuran keberhasilan organisasi pada akhirnya bukan hanya kelengkapan susunan, tetapi juga program yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

Kolaborasi ulama dan pemerintah

Dalam sambutannya, Farhan mengingatkan bahwa kepemimpinan organisasi keulamaan berbeda dari kepemimpinan birokrasi. Ia membedakan istilah “kepala”, yang menurutnya bersifat hierarkis dan bertumpu pada satu penanggung jawab, dengan “ketua” yang menjalankan kepemimpinan kolektif-kolegial.

“Dalam terminologi organisasi ada perbedaan kentara antara Ketua dan Kepala. Kepala itu hirarkis, penanggung jawab tunggal. Ada Kepala Dinas, Kepala Daerah, Kepala Negara. Sedangkan Ketua itu kolektif-kolegial,” ujar Farhan.

Penekanan pada kepemimpinan kolektif-kolegial menggarisbawahi pentingnya musyawarah dan tanggung jawab bersama di dalam MUI. Pada saat yang sama, hubungan dengan pemerintah perlu dibangun sebagai kerja sama, bukan sekadar koordinasi formal antarlembaga.

Farhan mengaitkan kolaborasi itu dengan sejumlah hal yang bersentuhan langsung dengan keseharian warga. Penguatan fungsi masjid menjadi salah satu perhatian, disertai edukasi pengelolaan sampah di tingkat RW. Dalam rangkuman pemberitaan mengenai pelantikan, perhatian terhadap judi online juga disebut sebagai salah satu persoalan yang perlu ditangani dengan keterlibatan ulama.

Dari amanah organisasi ke pelayanan warga

Rangkaian pelantikan di Pendopo Kota Bandung meliputi pembacaan hadoroh, ayat suci Al-Qur’an, surat keputusan, pengucapan pakta integritas, sambutan wali kota, mauizhah hasanah, dan doa. Pembacaan ayat dilakukan Fatwa Sidiq Nurfadilah Fahmi, sedangkan doa dipimpin Prof. Dr. KH. Miftah Farid.

Prosesi tersebut menjadi awal masa kerja lima tahun bagi jajaran baru. Tantangannya adalah menerjemahkan amanah keulamaan ke dalam pembinaan agama, layanan umat, dan kerja sama dengan pemerintah maupun unsur masyarakat lainnya.

Dengan komisi dan lembaga yang menaungi beragam bidang, MUI Kota Bandung memiliki perangkat untuk menjangkau persoalan keagamaan, pendidikan, ekonomi, sosial, hingga kemanusiaan. Dampaknya akan bergantung pada seberapa konsisten setiap unsur bekerja dan berkoordinasi.

Harapan yang disampaikan dalam pelantikan itu kini bermuara pada kerja nyata: menjaga marwah organisasi sambil hadir di tengah kebutuhan warga. Bagi kepengurusan baru, kedekatan dengan masyarakat dan program yang terukur akan menjadi penentu apakah amanah tersebut benar-benar menjawab tantangan Kota Bandung.

Wacanapublik