KY dan MA Kecam Penyiraman di PN Pati

Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menyoroti insiden penyiraman air terhadap juru bicara Pengadilan Negeri Pati, Retno Lastiani, dalam audiensi di PN Pati, Jumat (9/10/2026). KY menyebut tindakan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, sebagai perilaku tidak pantas di pengadilan. MA menegaskan tindakan itu tidak dapat dibenarkan sebagai cara menyampaikan pendapat atau pengaduan.

Peristiwa terjadi ketika Botok mendampingi seorang warga beraudiensi dengan pihak pengadilan. Situasi disebut memanas menjelang akhir pertemuan. Botok dikabarkan menuding ada hakim yang menerima uang Rp 1 miliar, lalu menyiramkan air mineral kepada Retno.

KY dan MA sama-sama menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut. Kedua lembaga juga menekankan bahwa keberatan terhadap proses peradilan semestinya ditempuh melalui jalur yang sah, bukan dengan intimidasi atau tindakan yang merendahkan martabat pengadilan.

KY nilai insiden Botok Pati mencederai pengadilan

Juru Bicara KY, Anita Kadir, mengatakan tindakan tersebut termasuk perilaku tidak pantas yang dilakukan di lingkungan pengadilan. Menurut KY, perbuatan itu juga menyerang integritas dan imparsialitas lembaga peradilan.

“Ini tergolong tindakan tidak pantas yang dilakukan di pengadilan (misbehaving in court). Selain juga telah menyerang integritas dan imparsialitas pengadilan (scandalising the court),” ujar Anita dalam keterangan tertulis, Senin (12/10/2026).

Anita menyampaikan keprihatinan atas dugaan intimidasi tersebut. KY, kata dia, berkomitmen memberikan perlindungan kepada hakim melalui pelaksanaan tugas advokasi terkait peristiwa di Pati.

KY juga mengajak masyarakat ikut menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim sebagai bagian dari upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Ajakan itu disampaikan di tengah pentingnya menjaga agar proses hukum dapat berlangsung tanpa tekanan terhadap hakim maupun aparatur pengadilan.

MA: Penyampaian pendapat tak membenarkan kekerasan

Juru Bicara MA, Heru Pramono, menyatakan pimpinan MA menyesalkan kejadian tersebut dan menyampaikan dukungan kepada Retno serta seluruh jajaran PN Pati. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).

“Tindakan penyiraman tersebut tidak dapat dibenarkan dalam penyampaian pendapat, masukan, maupun pengaduan kepada pengadilan,” kata Heru.

Heru menegaskan MA tidak menginginkan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat lembaga peradilan. Ia juga menyatakan MA tidak akan menoleransi intimidasi dan kekerasan terhadap hakim maupun aparatur pengadilan yang sedang menjalankan tugas kedinasan.

MA, menurut Heru, akan menyikapi insiden tersebut secara serius dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum. Untuk proses penanganan, MA akan melihat perkembangan laporan dari pengadilan dan tindak lanjut penyidik. Heru mengatakan MA akan mengawal perkembangan perkara itu.

Ia mengakui para pihak dapat merasa tidak puas terhadap penanganan suatu perkara. Namun, ketidakpuasan itu perlu disalurkan melalui mekanisme pengaduan atau jalur hukum yang tersedia, bukan melalui tindakan yang merendahkan hakim dan lembaga peradilan.

KY minta pengamanan persidangan diperkuat

KY menyebut telah meminta PN Pati berkoordinasi mengenai dugaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH), sekaligus pengamanan dalam penanganan perkara nomor 5/Pid.Pra/2026/PN.Pti. Sidang perkara tersebut masih berlanjut hingga 16 Oktober.

Anita mendorong penerapan efektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Pengadilan dan Persidangan. Dorongan itu disampaikan agar pengadilan memiliki pengamanan yang memadai saat menangani perkara, terutama ketika situasi di lingkungan pengadilan berpotensi memanas.

Insiden di Pati menjadi perhatian dua lembaga yang memiliki peran berbeda dalam menjaga jalannya peradilan. MA menyatakan akan menindaklanjuti peristiwa sesuai ketentuan hukum, sementara KY menekankan perlindungan hakim dan penguatan pengamanan pengadilan. Ke depan, mekanisme pengaduan yang aman dan penerapan aturan pengamanan akan menjadi bagian penting untuk memastikan kritik terhadap proses hukum tetap disampaikan tanpa mengganggu tugas peradilan.

Wacanapublik