Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia meminta pengusaha tambang tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Ia mengingatkan, produksi yang digenjot tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasar dapat menekan harga komoditas dan mengurangi manfaat bagi negara.
Pesan itu disampaikan Bahlil dalam acara Minerba Convex 2026 di JIExpo, Senin (2/11/2026). Ia menyebut pengelolaan tambang harus berlandaskan tata kelola yang baik, bukan semata-mata mengejar volume produksi dan keuntungan dalam waktu singkat.
“Jangan kita mengelolanya seperti orang yang kelaparan. Jangan orang yang berpuasa, tiba-tiba buka puasa, apa saja mau dimakan,” ujar Bahlil.
Bahlil mengatakan ia kerap menerima keluhan dari pengusaha mengenai kebijakan pemerintah, termasuk pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara. Namun, menurut dia, pengendalian produksi diperlukan agar pasokan tidak berlebihan dan sumber daya alam Indonesia tidak dijual dengan harga rendah.
Produksi batu bara dan tekanan harga
Bahlil mencontohkan kondisi batu bara pada 2025. Indonesia menyumbang sekitar 540 juta ton, atau setara 43 persen dari total perdagangan batu bara dunia yang mencapai sekitar 1,3 miliar ton. Besarnya pasokan dari Indonesia, menurut dia, tidak otomatis menghasilkan keuntungan yang sepadan.
Ia menilai produksi yang berlimpah ikut menekan harga batu bara ke level rendah. Dampaknya, margin perusahaan tidak terlalu besar, sementara penerimaan negara juga dinilai belum maksimal. Di sisi lain, lahan dibuka dalam skala besar untuk menghasilkan komoditas yang akhirnya dijual murah.
“Jor-joran kita buka lahan yang begitu besar, akhirnya barang kita dijual murah,” kata Bahlil. Ia juga menilai kondisi tersebut menguntungkan pembeli yang membutuhkan batu bara dengan harga rendah.
Pemerintah kemudian menaikkan harga batu bara acuan. Ketika langkah itu belum diikuti kepatuhan yang diharapkan, pemerintah memilih mengendalikan produksi melalui pemangkasan RKAB. Kebijakan tersebut, kata Bahlil, ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.
Pemangkasan RKAB disebut dorong harga
Bahlil menyebut pengendalian produksi berpengaruh pada pergerakan harga. Setelah pasokan dijaga, harga batu bara dengan kalori 6.333 disebut mencapai US$ 154 per ton. Ia menggambarkan hasil kebijakan itu sebagai kondisi ketika produksi terkoreksi, tetapi pendapatan meningkat.
“Kita jaga antara supply and demand, potong RKAB. Hari ini harga batu bara bisa mencapai US$ 154,” ujarnya. Bahlil mengatakan pendekatan tersebut merupakan upaya agar Indonesia tidak terus menjual komoditas dalam jumlah besar dengan harga yang rendah.
Namun, kebijakan pembatasan produksi juga menjadi sumber keluhan dari sebagian pelaku usaha. Bahlil mengakui adanya masukan tersebut, tetapi menegaskan bahwa pemerintah perlu melihat kepentingan yang lebih luas, termasuk stabilitas pasar dan penerimaan negara.
Ia juga menyinggung komoditas nikel. Menurut Bahlil, harga nikel berada di bawah US$ 16.000 per ton, bahkan sekitar US$ 15.800 per ton, di tengah kelebihan pasokan global. Produksi berlebih di dalam negeri disebut berkontribusi pada surplus hampir 800.000 ton, sementara kebutuhan dunia sekitar 3,5 juta ton per tahun.
Cadangan tambang untuk generasi mendatang
Situasi nikel itu, menurut Bahlil, menunjukkan bahwa peningkatan produksi tidak selalu membuat harga membaik. Karena itu, ia meminta pelaku industri dan pengusaha tambang menahan diri serta memperhitungkan kebutuhan pasar sebelum memperbesar produksi.
Bahlil menekankan, sumber daya mineral tidak dapat diperbarui. Pengelolaannya, kata dia, tidak boleh berorientasi pada kepentingan generasi sekarang saja. Cadangan yang belum memberi nilai optimal dapat dijaga, sehingga tidak seluruhnya dikeruk ketika harga belum menguntungkan.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih akan dihuni generasi penerus, yang juga berhak memperoleh manfaat dari kekayaan alam. Dalam pandangannya, pengelolaan tambang perlu mengutamakan tata kelola dan nilai tambah, bukan sekadar mengejar angka produksi.
Perdebatan mengenai batas produksi dan kepentingan usaha kemungkinan akan terus mengiringi kebijakan sektor minerba. Tantangannya adalah memastikan pengendalian pasokan berjalan terukur, sekaligus memberi kepastian bagi pelaku usaha dan menjaga manfaat sumber daya alam bagi negara serta generasi mendatang.
