Fadia Arafiq Sebut Pemberian Pejabat sebagai Tradisi

Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq mengakui menerima uang dan hadiah dari pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dalam nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Kamis (8/10/2026), ia menyebut pemberian itu sebagai kebiasaan yang telah berlangsung dan mengaku tidak tahu bahwa tindakan tersebut dapat melanggar hukum.

Fadia menyampaikan pengakuan itu saat membacakan pleidoi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Ia mengatakan pemberian dari para pejabat bukan permintaannya dan, menurut pengakuannya, tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.

Fadia Arafiq mengaku tak mengetahui pemberian itu melanggar hukum

Dalam pembelaannya, Fadia menyebut uang dan hadiah yang diterimanya berasal dari jajaran pejabat Pemkab Pekalongan. Ia menggambarkan pemberian tersebut sebagai tradisi, termasuk hadiah pada momen Lebaran dan akhir tahun.

“Mungkin ini salah saya, karena saya mungkin menerima hadiah Lebaran dan juga akhir tahun,” ujar Fadia.

Ia mengatakan para kepala dinas yang memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan mengakui adanya kebiasaan tersebut. Fadia mengaku tidak mengetahui bahwa menerima pemberian itu dapat dianggap sebagai pelanggaran.

“Tapi yang mulia tahu bahwa pada saat kepala-kepala dinas jadi saksi di sini, mereka mengakui bahwa itu sudah tradisi yang mereka lakukan. Jadi, saya enggak tahu kalau itu salah,” katanya.

Pernyataan tersebut merupakan pembelaan Fadia di hadapan majelis hakim. Ia menyatakan akan menolak pemberian apabila mengetahui tindakan itu termasuk pelanggaran hukum atau korupsi. Fadia juga mengatakan tidak pernah meminta uang maupun hadiah kepada pejabat.

Ia menyebut pemberian bukan untuk kepentingan pribadi

Fadia membantah menggunakan uang yang diterimanya untuk kepentingan pribadi. Dalam pleidoi, ia menyatakan pemberian tersebut tidak ia pakai dan mengaitkannya dengan kebiasaan saling memberi hadiah di lingkungan pejabat.

“Kalau salah enggak mungkin saya ambil. Karena pun tidak saya pakai uangnya,” ujar Fadia.

Ia juga menyebut hadiah itu diberikan sebagai kejutan oleh para pejabat, bukan karena permintaan darinya. Fadia mengatakan dirinya pun biasa memberikan kado ketika ada pejabat dinas yang berulang tahun.

“Mereka mengakui memberikan kejutan. Saya enggak pernah minta apa-apa,” katanya.

Penjelasan tersebut menjadi bagian dari argumen Fadia dalam nota pembelaan. Pengakuan menerima pemberian dan klaim bahwa uang itu tidak dipakai untuk kepentingan pribadi disampaikan oleh Fadia sendiri dalam persidangan. Adapun penilaian atas perkara dan pembelaan tersebut berada pada majelis hakim.

Jaksa menuntut lima tahun penjara dalam perkara pengadaan

Sebelum pleidoi dibacakan, jaksa penuntut umum menuntut Fadia dengan pidana lima tahun penjara. Dalam perkara ini, jaksa menyebut Fadia diduga memerintahkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Pekalongan memenangkan PT Raja Nusantara Berjaya dalam pengadaan tenaga alih daya.

Pengadaan yang dipersoalkan itu berlangsung pada periode 2022 hingga 2026, menurut keterangan jaksa sebagaimana dilaporkan Antara. Jaksa juga menyatakan Fadia terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah kepala OPD dengan nilai mencapai Rp2,6 miliar.

Uraian jaksa tersebut merupakan dasar tuntutan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, Fadia dalam pleidoinya menyampaikan bahwa pemberian yang diterimanya merupakan kebiasaan, bukan permintaan darinya, dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.

KPK kemudian menerbitkan surat perintah penyidikan baru sebagai pengembangan perkara tersebut. Perkembangan itu menunjukkan penanganan perkara tidak hanya bertumpu pada sidang yang sedang berjalan. Rangkaian proses hukum selanjutnya akan menentukan bagaimana pengakuan, pembelaan, serta temuan yang disampaikan jaksa dinilai dalam perkara Fadia.

Wacanapublik