Komnas HAM Soroti Pelanggaran HAM dalam Program MBG

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memunculkan pelanggaran hak asasi manusia. Temuan itu mencakup persoalan keamanan pangan, perlindungan anak, kebebasan menyampaikan pendapat, hingga pemulihan bagi korban insiden.

Komnas HAM meminta pemerintah membenahi tata kelola program agar tujuan pemenuhan hak atas pangan tidak berhenti pada luasnya distribusi. Menurut komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing, persoalan MBG bukan sekadar kendala operasional, melainkan juga menyangkut pemenuhan hak warga.

Empat ranah pelanggaran HAM dalam pelaksanaan MBG

Komnas HAM mengidentifikasi empat kelompok hak yang dinilai terdampak. Pertama, hak atas kesehatan dan pangan yang layak. Kedua, hak anak serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dua kelompok lainnya menyangkut kebebasan berpendapat dan berekspresi serta hak atas rasa aman, juga hak memperoleh pemulihan yang efektif dan tidak diabaikannya proses hukum.

Penilaian tersebut disusun setelah Komnas HAM berdiskusi dengan kementerian dan lembaga terkait, mengamati pelaksanaan MBG di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta, serta meminta keterangan ahli dan organisasi masyarakat sipil. Komnas HAM juga meninjau sejumlah sampel Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dari rangkaian itu, Komnas HAM mengkritik besarnya peran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam perencanaan, pelaksanaan, penetapan lokasi SPPG, hingga pengawasan standar gizi. Dominasi tersebut dinilai membuat penyelenggaraan program kurang transparan dan akuntabel. Partisipasi pemerintah daerah juga disebut minim, sementara instruksi dari pusat membuat daerah kebingungan dalam menjalankan tugas satuan tugas percepatan.

Uli menyebut pelaksanaan MBG minim partisipasi dan lemah dalam penegakan sanksi. Komnas HAM juga menyoroti laporan mengenai orang tua dan siswa yang dilarang mengunggah menu makanan ke media sosial. Pembatasan itu, menurut lembaga tersebut, dapat mencederai hak atas informasi dan kebebasan berpendapat.

Keamanan pangan dan pemulihan korban jadi sorotan

Komnas HAM mengakui MBG mencerminkan iktikad negara untuk memenuhi hak atas pangan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak dan perempuan, termasuk dalam upaya mengatasi stunting. Namun, tujuan tersebut dinilai belum ditopang pelaksanaan yang memadai. Tata kelola yang sentralistik, minimnya transparansi, perlindungan pekerja yang lemah, serta persoalan kualitas dan keamanan pangan disebut meningkatkan risiko pelanggaran.

Kasus keracunan yang berulang menjadi salah satu perhatian utama. Komnas HAM menilai fokus pada jumlah penerima dapat menggeser perhatian dari mutu makanan, keamanan pangan, penanganan korban, dan penegakan hukum setelah insiden. Lembaga itu juga mengingatkan bahwa anggaran besar belum sebanding dengan efektivitas distribusi, khususnya di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

Dalam temuan yang dipaparkan Komnas HAM, persoalan lain meliputi cakupan penerima manfaat yang terlalu luas, pengawasan yang belum optimal, dan pelaksanaan yang belum cukup berorientasi pada pemenuhan gizi. Informasi mengenai SPPG dinilai belum transparan. Komnas HAM turut menyoroti lemahnya respons darurat dan tanggung jawab pemulihan korban, respons litigatif terhadap kritik publik, serta perlindungan petugas SPPG yang belum memadai.

Komnas HAM mengingatkan bahwa pemberian makanan secara universal berisiko tidak tepat sasaran. Pada saat yang sama, perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja dan relawan dinilai belum optimal. Karena itu, keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari keamanan, kualitas gizi, ketepatan penerima, dan perlindungan semua pihak yang terlibat.

Kementerian HAM meminta evaluasi, bukan penghentian

Kementerian HAM menyampaikan pandangan berbeda. Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan menilai kesimpulan bahwa MBG melanggar HAM kontradiktif, sebab program tersebut dirancang untuk memenuhi hak atas pangan, kebutuhan dasar, serta hak untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Munafrizal juga membedakan evaluasi program dari kesimpulan pelanggaran HAM. Menurut dia, Komnas HAM tepat mendorong evaluasi menyeluruh, tetapi penilaian pelanggaran semestinya didasarkan pada penyelidikan dan pemeriksaan atas suatu peristiwa melalui fungsi pemantauan. Ia menilai pernyataan Komnas HAM belum mencerminkan proses tersebut.

Di sisi lain, Komnas HAM mendorong pemerintah memperbaiki tata kelola MBG, termasuk meninjau penerima manfaat, mekanisme pengawasan, penetapan wilayah layanan, dan kinerja SPPG. Lembaga itu juga meminta revisi aturan terkait agar pembagian peran antarlembaga lebih jelas dan penyelenggaraan program berjalan partisipatif, transparan, serta akuntabel.

Perbedaan pandangan kedua lembaga menempatkan evaluasi MBG sebagai pekerjaan mendesak. Pemerintah perlu memastikan setiap perbaikan menjawab persoalan yang ditemukan di lapangan—mulai dari keamanan makanan hingga saluran pengaduan dan pemulihan—agar tujuan pemenuhan gizi berjalan seiring dengan perlindungan hak penerima manfaat.

Wacanapublik